Aksi Bela Utus, Rektorat UPR: Masukan Ini Jangan Paksakan Kami !

PALANGKA RAYA - Aksi Damai yang telah dilaksanakan oleh Aliansi Utus Dayak Mantehau (AUDM), tadi pagi Senin (24/07) di halaman Kantor Rektorat Universitas Palangka Raya (UPR), mendapatkan simpatik dari sejumlah kalangan masyarakat.

Aksi dengan misi 'Bela Utus' untuk Regenerasi masyarakat adat Dayak, dalam memperoleh kelayakan Pendidikan di Akademis, khususnya Fakultas Kedokteran UPR Kalimnatan Tengah.

Baca juga: Ace Hasan: Kasus ‘Bullying’ di Tasikmalaya Jadi Pengingat Pentingnya Perlindungan Anak

Penanggung jawab aksi, Yetro Simon pada saat menyampaikan orasinya, menegaskan bahwa ini demi kepentingan masyarakat adat Dayak mendapatkan hak - haknya dalam pendidikan di Universitas satu - satunya yang dimiliki daerah ini.

Baca juga: Upaya Pemko Batam Memajukan Pendidikan, Guru Diberi Insentif

 "Siapa lagi nanti yang akan melanjutkan Regenerasi kedepan, Anak dan cucu kita, mau kita tetap seperti ini dikatakan 'bodoh', " katanya.

Baca juga: KKP Terima Sertifikat Tanah Politeknik AUP dari BPN

Ditekannya kalau memang kebijakan itu ada dan tidak menyalahi aturan yang ada, mengapa tidak dilaksanakan demi kepentingan daerah dan masyarakat lokal.

Yetro menegaskan bahwa, Rektor seharusnya bisa bertindak dalam mengambil kebijakan untuk pemberdayaan dan kemajuan daerahnya, bukan malah menyalahi generasi daerahnya yang tidak bisa bersaing.

Baca juga: Gubernur AAU Antar Capaja 2022 Menuju Istana Negara

 "Laksanakan program Afirmasi demi Regenerasi masyarakat lokal, kalau perlu nanti kami siap kawal hingga pusat, " tegas Aktivis muda ini saat memberikan orasinya.

Baca juga: Peran Guru Memberikan Perlindungan Anak dari Bahaya Narkoba

Ditambahkan lagi salah satu anggota peserta aksi, pdt Bobo W.Y Baddak. Dihadapan wakil rektor UPR, Dr Natalina Asi, M. A,   menyampaikan hal yang terganjal selama ini. 

Sudah 40 tahun lalu ucapan yang mengatakan bahwa suku Dayak 'Bodoh', tidak bisa bersaing dengan daerah lain, ini sudah tahun berapa?. Ada apa dengn pemimpin kita saat ini.

 "Kepintaran dan sekolah kalian saat ini mungkin tinggi jauh - jauh dari kalteng hingga luar negeri. Akan tetapi seharus kalian harus bisa bela Utus untuk kepentingan daerah, jangan malah kalian yang menghianati utus kalian, " terang Bobo dihadapan peserta aksi.

Pdt Bobo WY. Baddak yang juga seorang Jurnalis dan dari Asosiasi Pendeta Indonesia, sangat terpanggil akan kemelut yang terjadi di UPR saat ini. Rasa solidaritasnya terhadap sesama suku Dayak, sedih melihat ketimpangan yang terjadi atas penerimaan mahasiswa dijalur Mandiri, untuk khususnya di Fakultas Kedokteran UPR.

 "Artinya janganlah dikatakan kita tidak bisa ikut bersaing dengan daerah lain, akan tetapi jangan juga malah disudutkan untuk tidak bisa menikmati pendidikan yang layak, " sebutnya dengan bahasa daerah Dayak kepada perwakilan UPR saat itu.

Baca juga: Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya

Disampaikannya bahwa keberadaan mereka datang memang untuk mendesak kepada Rektor UPR, agar bisa mendengar aspirasi masyarakat Kalteng untuk segera melaksanakan kebijakan Program Afirmasi khususnya untuk Fakultas Kedokteran di UPR, jangan lah APBD Kalteng yang semestinya dialokasikan untuk Fakultas tersebut demi kesejahteraan rakyat Kalteng dinikmati oleh masyarakat luar kalteng.

Karena keberadaan Fakultas Kedokteran untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang minim di Bumi Tambun Bungai, sehingga keberadaan mahasiswa yang masuk sebagai mahasiswa di Fakultas tersebut bisa direkrot sebagai pengisi kekosongan didaerah yang tidak ada tenaga dokter. Jangan nantinya malah kelulusan dari Fakultas Kedokteran dari UPR  dari luar akan kembali ke tempat asalnya, sehingga diduga dana APBD yang mensoport akan sia - sia yang seharusnya demi kesejahteraan masyarakat Kalteng.

 "Kami mengadakan aksi damai ini untuk mendesak agar program Afirmasi di Fakults Kedokteran dilaksanakan demi Akomodasi kepentingan daerah, " desak Bobo mengatakan.

Dilain pihak, wakil rektor UPR Dr. Natalina Asi, MA didampingi dua rekannya mewakili Rektor UPR menyampaikan bahwa pihak UPR sudah melalui mekanimisme yang sesuai SOP penerimaan mahasiswa baru yang dilaksananakan oleh kementerian Riset dan Pendidikan RI dan dalam pengawasan pihak terkait.

Dikatakannya bahwa kouta penerimaan tahun ini, 80, 64 persen siswa asal Kalteng diterima di UPR. Pada kesempatan itu juga pihak UPR sangat berterima kasih atas kedatangan peserta aksi damai saat itu, karena apa yang telah dilakukan Aliansi Utus Dayak Mantehau merupakan suatu masukan yang berarti bagi pihak dalam menevaluasi kembali penerimaan Mahasiswa baru di Universitas negeri satu - satunya di bumi Tambun Bungai.

Baca juga: Fadli Zon Dukung Upaya Tasikmalaya Jadi Kota Pendidikan Kerja Sama Dunia Internasional

 "Kami sangat berterima kasih kehadiran para peserta aksi saat ini, dan apa yang disampaikan akan sebagai bahan masukan, akan tetapi masukan ini janganlah dipaksakan kami karena kami mempunyai azas kalayakan peraturan milik pemerintah, " ucap Natalina Asi, Wakil Rektor UPR saat itu,  senin (24/07).

Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2023 yang dibuka melalui tiga jalur yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Test (SNBT), dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) telah selesai dilaksanakan.

Hasil rilis pers Universitas Palangka Raya (UPR) yang menjadi salah satu PTN yang sesuai dengan amanat Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022 wajib menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru pada ketiga jalur tersebut.

Data dari panitia pusat SNPMB, terdapat sebanyak 4.143 mahasiswa yang lulus di Universitas Palangka Raya, terbagi menjadi 1.084 dari jalur SNBP, 1.699 orang dari jalur SNBT dan 1.360 orang dari jalur SMMPTN dimana Universitas Palangka Raya tergabung dalam Badan Kerja Sama PTN Indonesia Wilayah Barat (BKS-PTN Barat) yang diketuai oleh Universitas Sumatera Utara (USU).

Dari 4.143 mahasiswa yang lulus pada ketiga jalur tersebut, 80, 64% tercatat adalah siswa asal SMA/SMK di Kalimantan Tengah, dimana pada prodi terketat yaitu Pendidikan Kedokteran (S1) tercatat sebanyak 42, 34?alah lulusan asal SMA/SMK di Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca juga: Kesejahteraan di Asia dalam Studi Kasus Pengasuhan Anak

DR Agustin Teras Narang, SH mantan Gubernur Kalteng dua periode dan saat ini sebagai Senator DPD Kalteng di Jakarta, prihatin melihat kondisi penerimaan mahasiswa khususnya di Fakultas Kedokteran UPR.

 "Fakultas Kedokteran di UPR untuk kebutuhan tenaga kesehatan di Kalteng, untuk kesejahteran Rakyat Kalteng, " sebutnya.